Bawaslu Manggarai Timur Gelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi Bersama Partai Golkar
|
Borong, Bawaslu Manggarai Timur — Dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi dan menjaga komunikasi yang sehat dengan seluruh pemangku kepentingan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan kunjungan dan diskusi konsolidasi bersama Partai Golkar. Pertemuan berlangsung di Sekretariat DPC Partai Golkar dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu, Koordinator Divisi P3S, Kasubag P3S, serta staf sekretariat. Rabu (08/04/2026).
Kehadiran Bawaslu disambut hangat oleh Ketua DPC Partai Golkar, Yosef Ode, bersama dua Anggota DPRD Manggarai Timur dari Fraksi Golkar, Charles Persley dan Pice. Suasana diskusi berlangsung akrab, penuh dialog, serta terbuka terhadap berbagai pandangan demi perbaikan bersama.
Dalam penyampaiannya, Ketua Bawaslu menyampaikan apresiasi kepada Partai Golkar atas kontribusi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 sehingga dapat berjalan baik dan kondusif. Ia menegaskan bahwa masa non-tahapan merupakan momentum penting bagi Bawaslu untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, baik dengan partai politik, masyarakat, maupun pemerintah.
“Kegiatan ini adalah bagian dari upaya pencegahan pelanggaran Pemilu. Di masa non-tahapan, kita melakukan evaluasi bersama agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ke depan semakin berkualitas,” ungkap Ketua Bawaslu.
Sementara itu, Koordinator Divisi P3S menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah mitigasi dalam menghadapi seluruh proses tahapan Pemilu dan Pilkada. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi tanpa praktik politik uang.
“Kami mengajak masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan dugaan politik uang. Dan kami berharap partai politik, termasuk Golkar, ikut terlibat aktif dalam memberikan pendidikan politik serta mendorong peningkatan partisipasi pemilih,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, beberapa topik utama dibahas secara mendalam:
- Politik uang yang masih sering terjadi dan dikhawatirkan merusak budaya demokrasi jangka panjang.
- Tingkat partisipasi pemilih yang cenderung menurun pada Pemilu dan Pilkada 2024, sehingga diperlukan pendidikan politik yang lebih intensif melalui kolaborasi antara penyelenggara dan partai politik.
- Netralitas ASN, di mana Bawaslu menegaskan bahwa kewenangannya hanya pada penerusan dugaan pelanggaran kepada BKN.
- Integritas penyelenggara Pemilu di tingkat bawah, yang perlu diperkuat melalui proses rekrutmen yang selektif dan pembekalan yang memadai karena mereka merupakan ujung tombak demokrasi.
Ketua DPC Partai Golkar, Yosef Ode, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan seperti ini membuka ruang dialog yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Golkar selalu siap bekerja sama untuk perbaikan demokrasi di Manggarai Timur. Kunjungan Bawaslu menjadi kesempatan baik bagi kami untuk menyampaikan kendala yang ditemui di lapangan sekaligus menerima masukan demi penguatan internal partai,” kata Yosef.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga sinergi, memperkuat nilai-nilai demokrasi, dan memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang sehat menuju pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang lebih baik di masa mendatang.
Penulis: Florianus F. Serpur
Foto: Humas Bws Matim
Editor: Natalia A. Pujianti
