Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Manggarai Timur Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD)

Foto Humas Bws Matim

Borong, Bawaslu Manggarai Timur — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Manggarai Timur, Gaspar Manggar, menegaskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi data serta penguatan kerja sama antarlembaga dalam mendukung kualitas demokrasi hingga ke tingkat desa. Menurutnya, berbagai pengalaman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak dalam menghadapi tahapan demokrasi yang lebih besar di masa mendatang.

“Kalau kita melihat data-data yang ada, pengelolaannya dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat pusat. Karena itu, kami selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait. Data-data tersebut nantinya akan kami cocokan kembali agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tahapan yang akan datang,” ungkap Gaspar saat menerima kunjungan Bawaslu Manggarai Timur dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kantor BPMD Kabupaten Manggarai Timur, Kamis (11/06/2026).

Ia menjelaskan bahwa pembaruan data menjadi hal yang penting mengingat pada tahun depan masa jabatan sejumlah kepala desa akan berakhir. Oleh karena itu, berbagai data yang berkaitan dengan daftar pemilih maupun pelaksanaan Pilkades perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Gaspar juga menyampaikan bahwa pengalaman pengawasan Pilkades memberikan banyak pelajaran berharga, termasuk dalam menghadapi berbagai dinamika dan sengketa yang pernah terjadi hingga berujung pada Pemungutan Suara Ulang (PSU). Menurutnya, hal tersebut menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memahami hak-hak demokrasi mereka.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa selalu disinkronkan dengan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri serta dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait guna menjaga netralitas dan kualitas pelaksanaan demokrasi.

“Kami berharap apabila terdapat surat edaran atau penegasan dari Bawaslu RI terkait pengawasan dan netralitas, tembusannya juga dapat disampaikan kepada kami sehingga dapat ditindaklanjuti di daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Manggarai Timur, Zakarias Gara, S.H., menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Bawaslu dan BPMD Kabupaten Manggarai Timur.

“Kita harapkan pola kerja sama seperti ini dapat terus dipertahankan karena hasilnya sangat baik dan pendekatannya tidak terlalu kaku. Dalam melibatkan pemerintah desa pun terasa lebih ringan dan mudah diterima,” kata Zakarias.

Ia berharap pemerintah desa dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Menurutnya, koordinasi yang baik dengan pemerintah desa akan membantu pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

“Kami juga berharap teman-teman di desa dapat terus dilibatkan dan diundang dalam berbagai kegiatan. Misalnya, apabila ada agenda bersama atau musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, maka koordinasi dan partisipasi mereka dapat terus diperkuat,” lanjutnya.

Zakarias menambahkan bahwa Bawaslu berharap berbagai program yang telah direncanakan bersama dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta penguatan demokrasi di Kabupaten Manggarai Timur.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Manggarai Timur, Maksimilianus Ukut, S.Fil., M.Th., menjelaskan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu dengan para mitra terus menunjukkan perkembangan yang positif.

“Dari berbagai pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya, kami melihat bahwa komunikasi dan koordinasi yang terbangun semakin baik. Beberapa waktu lalu, kami juga telah melaksanakan kegiatan yang kami sebut sebagai konsolidasi bersama para mitra,” jelas Maksimilianus.

Ia mengungkapkan bahwa melalui berbagai forum yang telah dilaksanakan, Bawaslu juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan perspektif para mitra dan pemangku kepentingan.

“Dari pandangan teman-teman yang hadir, Bawaslu dinilai telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengawasan secara cukup optimal. Berbagai upaya yang dilakukan bersama selama tahapan Pemilu juga memberikan kontribusi yang positif terhadap pelaksanaan pengawasan,” ungkapnya.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan di Kantor BPMD Kabupaten Manggarai Timur ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Manggarai Timur untuk memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan pemerintah desa, dalam menjaga kualitas demokrasi, meningkatkan pengawasan partisipatif, serta memperkuat komitmen bersama terhadap netralitas dan integritas penyelenggaraan demokrasi di daerah.

 

Penulis dan Foto: Florianus Fiali Serpur

Editor: Humas Bws Matim