PERKUAT SINERGI PENGAWASAN NETRALITAS ASN, BAWASLU MANGGARAI TIMUR LAKUKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI BERSAMA BKPSDM
|
Borong, Bawaslu Manggarai Timur – Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur, Gregorianus Severinus Jaliman, S.Fil., menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pengawasan dan penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Menurutnya, BKPSDM siap menjadi jembatan penghubung bagi Bawaslu dalam memperkuat pengawasan netralitas ASN demi mewujudkan demokrasi yang berintegritas.
"Kami ingin memperoleh penjelasan mengenai dasar pelaksanaan ketentuan dalam SKB Menteri dan Kepala Badan terkait netralitas ASN. Kami siap mendukung Bawaslu dengan menjadi jembatan penghubung dalam upaya pengawasan dan penegakan netralitas ASN di daerah demi terciptanya demokrasi yang berintegritas," ungkap Gregorianus saat menerima kunjungan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi di BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, terdapat sejumlah laporan yang berkaitan dengan netralitas ASN yang telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
"Secara administratif pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 terdapat satu laporan ASN yang masuk kepada kami melalui tembusan dari KASN. Selain itu, terdapat pula laporan yang berkaitan dengan Pilkada. Kedua laporan tersebut telah diselesaikan secara administratif melalui sidang bersama KASN dan pihak terkait," jelasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur, Longginus Rohos, S.Sos., menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara lembaga terkait dalam menangani persoalan ASN.
"Terkadang komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan ASN, belum berjalan secara optimal dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Akibatnya, terdapat informasi yang tidak tersampaikan secara utuh kepada pihak-pihak yang berkepentingan," ujarnya.
Menurut Longginus, persoalan tersebut umumnya terjadi karena kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi secara berjenjang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif agar setiap informasi yang berkaitan dengan ASN dapat diketahui dan ditindaklanjuti bersama.
"Sebagaimana yang terjadi sebelumnya, terdapat nama-nama yang tiba-tiba muncul dalam pembahasan tertentu, padahal informasi terkait sebelumnya belum tersampaikan secara lengkap. Karena itu, komunikasi dan koordinasi pada setiap tingkatan perlu terus diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari," tegasnya.
Pernyataan kedua pejabat tersebut disampaikan dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur bersama BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur. Konsolidasi Demokrasi tersebut dilaksanakan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Zakarias Gara, S.H., dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Maksimilianus Ukut, S.Fil., M.Th., didampingi pejabat struktural dan staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu dan BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur berkomitmen memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam pengawasan dan penegakan netralitas ASN, guna mendukung penyelenggaraan demokrasi yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis dan Foto: Florianus Fiali Serpur
Editor: Humas Bws Matim
