Bawaslu Manggarai Timur Perkuat Sinergi Kelembagaan bersama DPC PKB

Ketua Bawaslu Manggarai Timur, Zakarias Gara, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program non-tahapan yang bertujuan membangun komunikasi serta mempererat kerja sama kelembagaan dengan partai politik sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan demokrasi.

“Silaturahmi ini menjadi wadah diskusi dan refleksi bersama atas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Bawaslu telah menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang,” tegasnya. Zakarias juga menyampaikan bahwa saat ini Bawaslu tengah melaksanakan uji petik terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Angela V. Primatyningsih, S.E., menyoroti pentingnya harmonisasi pemahaman antara penyelenggara dan peserta pemilu terhadap ketentuan regulatif, khususnya yang bersifat teknis.

“Pertemuan seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi serta membangun kesadaran bersama akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemilu. Ini menjadi langkah preventif terhadap potensi pelanggaran dan sengketa di masa mendatang,” jelas Angela.

Senada dengan itu, Koordinator Divisi HP2H, Maksimilianus Ukut, S.Fil., M.Th., menekankan bahwa keberhasilan Pemilu dan Pilkada tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif seluruh pihak, termasuk partai politik. Ia juga mendorong peningkatan partisipasi pemilih melalui sosialisasi yang masif dan inklusif.

“Kami mendorong agar penyelenggara dan partai politik sama-sama mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat,” ungkapnya.

Dari pihak PKB, Lukas Jefri Fardianus Vandi bersama pengurus dan kader partai lainnya menyambut baik inisiatif Bawaslu. Ia mengapresiasi upaya membangun komunikasi lintas kelembagaan yang dinilai penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Atas nama DPC PKB Manggarai Timur, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Diskusi semacam ini sangat berarti dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” ujar Lukas.

Dalam kesempatan tersebut, Vandi juga menyampaikan sejumlah catatan dan masukan evaluatif terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, di antaranya mengenai pengawasan praktik politik uang, masa kampanye, jumlah saksi partai, pelatihan bagi pengawas TPS, pemutakhiran data pemilih, netralitas ASN, serta hak pemilih yang hanya memiliki KTP.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan fasilitasi dan pendanaan yang memadai bagi Bawaslu dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Menurutnya, efektivitas kerja-kerja pencegahan sangat bergantung pada ketersediaan waktu yang cukup serta anggaran yang memadai.

“Sebagai bahan diskusi, saya kira kita perlu membicarakan alokasi waktu dan anggaran untuk kegiatan sosialisasi secara lebih strategis. Misalnya, jika Pemilu dilaksanakan pada tahun 2029, maka idealnya sosialisasi dapat dimulai sejak tahun 2027. Apakah ada kemungkinan untuk hal tersebut? Kita perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk membahas dukungan pendanaan,” pungkasnya.