Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur Bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Manggarai Timur

Pertemuan strategis yang berlangsung di Kantor Badan Kesbangpol ini membahas terkait evaluasi krusial pasca-pemilu, mulai dari merosotnya partisipasi pemilih, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga persoalan administrasi data pemilih.

Jajaran Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur yang dipimpin langsung oleh Zakarias Gara ( Ketua Bawaslu Manggarai Timur) didampingi Angela V. Primatyningsih (anggota Bawaslu) selaku Koordinator Divisi P3S, serta jajaran Kasubbag dan staf, disambut hangat oleh Kepala Badan Kesbangpol Drs. Yohanes S. Syukur. Turut mendampingi dalam forum tersebut, Fransiskus Jefri, S.H. selaku Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas, serta Yosef Harsan, S.Pd. selaku Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan beserta jajaran staf Kesbangpol.

Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Manggarai Timur, Zakarias Gara, mengawali pembahasan dengan menekankan pentingnya penguatan kemitraan strategis untuk mengawal Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan perlunya pengawasan terhadap dinamika partai politik serta penegakan netralitas ASN yang kerap menjadi titik rawan dalam setiap kontestasi pemilu.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Angela Primatyningsih mengingatkan kembali tugas dan kewenangan lembaga dalam mengawal mandat undang-undang. Angela mendorong Kesbangpol untuk menjadi jembatan koordinasi dengan partai politik guna menggencarkan sosialisasi pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu Ia juga menyoroti penurunan partisipasi pemilih dalam pemilu dan maraknya pelanggaran netralitas ASN, serta urgensi pendidikan politik kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesbangpol, Drs. Yohanes S. Syukur, menyampaikan sejumlah kendala utama yang dihadapi di lapangan, salah satunya menyangkut keterbatasan anggaran operasional. Sebagai solusi ke depan, Yohanes mengusulkan format diskusi bersama atau panel discussion yang lebih interaktif, serta menggiatkan adanya sosialisasi yang jauh lebih gencar terkait netralitas ASN dan pendidikan politik bagi masyarakat luas.

Selain itu Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol, Fransiskus Jefri, juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah dibangun bersama TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol selama ini. Fransiskus juga  memberikan beberapa catatan evaluatif terkait tata kelola anggaran, di mana ia menyoroti besarnya pengembalian dana hibah yang ke depannya harus disusun dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) secara lebih matang dan efisien.

Ditambahkan juga oleh Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol, Yosef Harsan, mengenai persoalan terkait Data Pemilih Tetap berkelanjutan, khususnya mengenai nasib warga Manggarai Timur yang kembali dari tanah rantau namun kehilangan hak pilihnya. Menurutnya, banyak warga kesulitan mengurus perpindahan penduduk karena berkas administrasi mereka tertinggal atau sudah terdaftar di daerah rantau. Ketika pulang, mereka tidak bisa ikut memilih di daerah asal, sehingga persoalan ini dinilai butuh diskusi lintas sektor untuk mencari solusi konkret.

Melalui konsolidasi ini, kedua lembaga berharap dapat memberikan solusi konkret atas berbagai dinamika politik lokal. Sinergi yang kuat antara Bawaslu dan Kesbangpol diharapkan mampu mendongkrak kembali indeks demokrasi daerah, sekaligus menciptakan ekosistem politik yang lebih sehat dan partisipatif pada kontestasi-kontestasi politik mendatang.

Penulis: Natalia A. Pujianti 

Foto: Humas Bws Matim