Peringkat I se-NTT, Bawaslu Manggarai Timur Catat 57 Produk Hukum dalam JDIH
|
Borong, Bawaslu Manggarai Timur — Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur mencatat capaian positif dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Berdasarkan hasil evaluasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu Manggarai Timur berada pada peringkat I se-NTT dengan total 57 produk hukum yang telah diunggah dalam JDIH selama periode 2024 hingga 2026.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi (Triwulan III) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui Zoom, Rabu (7/10/2026).
Berdasarkan data evaluasi, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur mengunggah 39 produk hukum pada 2024, 17 produk hukum pada 2025, dan 1 produk hukum pada 2026, dengan total 57 produk hukum. Capaian tersebut menempatkan Manggarai Timur pada posisi pertama dalam daftar jumlah produk hukum yang diunggah dan diverifikasi.
Dalam pembukaan kegiatan, Magdalena Yuanita Wake, S.H., menyampaikan bahwa evaluasi JDIH telah dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sejak 2024. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pengelolaan JDIH, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mendiskusikan langkah perbaikan di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.
Magdalena menjelaskan, kondisi JDIH masing-masing kabupaten/kota telah diperiksa oleh Bawaslu Provinsi NTT melalui proses verifikasi oleh verifikator hukum. Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama dalam mendorong pengelolaan JDIH yang lebih tertib, konsisten, dan berkelanjutan.
Selain pengelolaan JDIH, Magdalena mengingatkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar memperhatikan penyelesaian program dan kegiatan bidang hukum yang telah tercantum dalam DIPA. Seluruh kegiatan perlu dituntaskan sesuai jadwal, termasuk penyelesaian laporan pelaksanaan kegiatan, sehingga target program dapat terpenuhi dengan baik.
“Jangan lupa juga tuntaskan punya kita di divisi hukum,” tegas Magdalena.
Capaian Bawaslu Manggarai Timur dalam pengelolaan JDIH menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan produk hukum kelembagaan terdokumentasi secara tertib dan dapat diakses sebagai sumber informasi hukum bagi jajaran pengawas Pemilu maupun masyarakat.
Ke depan, capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui konsistensi dalam mengunggah, memperbarui, serta memastikan setiap produk hukum memenuhi ketentuan pengelolaan JDIH.
Data Produk Hukum Bawaslu Manggarai Timur:
2024: 39 produk hukum
2025: 17 produk hukum
2026: 1 produk hukum
Total: 57 produk hukum
Peringkat: I se-NTT
Penulis: Florianus Fiali Serpur
Editor: Humas Bws Matim
