Perkuat Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu, Bawaslu Manggarai Timur Diskusi Bersama Alumni GMNI
|
BORONG, BAWASLU MANGGARAI TIMUR – Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan Pemilu sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk diskusi bersama masyarakat sipil dan berlangsung di Sekretariat Persatuan Alumni GMNI Manggarai Timur. Jumat, (30/01/2026).
Konsolidasi demokrasi ini dilakukan melalui kunjungan Ketua Bawaslu Manggarai Timur, Zakarias Gara, bersama pejabat struktural Bawaslu Manggarai Timur ke Sekretariat Persatuan Alumni GMNI Manggarai Timur. Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka, dengan tujuan menggali serta memetakan berbagai isu demokrasi dan kepemiluan yang masih relevan dan berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi ke depan.
Sejumlah isu strategis menjadi bahan pembahasan, mulai dari praktik politik uang, penyebaran disinformasi dan hoaks, hingga persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri. Selain itu, peserta diskusi juga menyoroti larangan penggunaan fasilitas negara, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam Pemilu.
Diskusi turut mengangkat isu SARA serta berbagai potensi persoalan yang dapat melemahkan demokrasi, seperti gejala oligarki, efektivitas penegakan hukum Pemilu, kecenderungan otoritarianisme, hingga permasalahan yang kerap muncul dalam Perselisihan Hasil Pemilu maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
Ketua Bawaslu Manggarai Timur, Zakarias Gara, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi di luar tahapan Pemilu menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Menurutnya, menjaga kualitas demokrasi tidak cukup dilakukan saat tahapan Pemilu berlangsung, tetapi perlu dibangun secara terus-menerus melalui ruang diskusi dan keterlibatan aktif masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu hadir tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam memperkuat kesadaran demokrasi, terutama dalam menghadapi isu hoaks dan menjaga netralitas aparatur negara.
Kegiatan ini sejalan dengan Instruksi Ketua Bawaslu RI yang mendorong jajaran Bawaslu di semua tingkatan untuk aktif berdialog dengan masyarakat sipil, baik secara individu maupun bersama-sama, guna membahas isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual secara berkelanjutan.
Penulis dan Foto: Humas Bawaslu Matim
Editor: Humas Bawaslu Matim
