Sambut Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur Rilis Zona Rawan Pemilu 2024

Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Manggarai Timur

Borong,-Menyongsong pesta demokrasi Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Timur meluncurkan Peta Kerawanan dalam Pemilihan Serentak 2024. Dalam pemetaan kerawanan tersebut, Bawaslu Manggarai Timur melakukan pemetaan potensi kerawanan di 12 kecamatan dan 176 kelurahan/desa se-Kabupaten Manggarai Timur.

Sebagai Informasi, Peta Kerawanan ini merupakan sistem peringatan dini untuk memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemetaan Kerawanan ini disusun berdasarkan data riset dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dan 176 pengawas kelurahan/desa (PKD) se-Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam Peta Kerawanan tersebut, terungkap beberapa kategori kecamatan dengan zona rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu, Elar Selatan dengan skor (100%), Lamba Leda Timur (94%), Kota Komba (91%), Kota Komba Utara (81%) dan Lamba Leda Utara (72%).
Untuk kategori rawan sedang terdapat lima kecamatan, diantaranya, Borong (61,00), Sambi Rampas (60%), Rana Mese (52%), Congkar (30%) dan Elar (26%). Sebanyak dua kecamatan masuk dalam kategori rendah, diantaranya Lamba Leda (15%) dan Lamba Leda Selatan (12,50%).

Sekadar informasi, Peta Kerawanan ini bermuara pada empat isu strategis yang berkontribusi pada sukses dan tidaknya Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Manggarai Timur. Isu pertama, yang dianggap paling berkontribusi atas kerawanan pemilu adalah konflik antar pendukung sebagai imbas dari perhelatan PILKADES tahun sebelumnya di beberapa desa. Isu kedua, praktik politik uang yang terjadi secara masif dan dengan cara yang beragam. Isu ketiga, partsisipasi pemilih yakni pemenuhan hak memilih dan dipilih yang tetap harus dijamin sebagai hak konstitusional warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan. Partisipasi pemilih salah satunya ditengarai sebagai akibat dari letak TPS yang jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau. Tentang hal ini, Bawaslu Manggarai Timur sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Manggarai Timur untuk disikapi dengan bijak. KPU Kabupaten Manggarai Timur meresponnya dengan menambah jumlah TPS di beberapa tempat. Dan, isu keempat dipengaruhi oleh pelanggaran administrasi lainya.

Untuk itu pemetaan potensi kerawanan ini sangat diperlukan guna menentukan langkah-langkah mitigasi khusus untuk mengantisipasi kerawanan akibat dinamika politik di Kabupaten Manggarai Timur. Sebagai catatan akhir, angka kerawanan ini akan menurun sebab sudah dimitigasi dan dicegah oleh jajaran pengawas pemilu.-Humas*